Pengertian Tax Amnesty, Latar Belakang, Subjek, Objek, Kebijakan, Tujuan, Manfaat, dan Contoh Kasusnya
Tax amnesty merupakan pengurangan pajak terhadap harta yang dimiliki perusahaan yang akan segera diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Nasional. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan lengkap tentang pengertian tax amnesty berikut ini.

Beberapa waktu yang lalu, Indonesia memberlakukan tax amnesty. Kebijakan perpajakan yang satu ini disambut antusias oleh wajib pajak di Indonesia. Kendati demikian, masih banyak yang bingung tentang apa yang dimaksud dengan tax amnesty. Simak pembahasan lengkap tentang pengertian tax amnesty, latar belakang, subjek, objek, kebijakan, tujuan, manfaat, dan contoh tax amnesty berikut ini.

Pengertian Tax Amnesty

Pengertian Tax Amnesty, Latar Belakang, Subjek, Objek, Kebijakan, Tujuan, Manfaat, dan Contoh Kasusnya
Pengertian Tax Amnesty

Sebenarnya tax amnesty telah diberlakukan pada tahun 1984 dan tahun 2004. Tapi pada saat itu, tax amnesty mengalami kegagalan karena tak menarik dan tak didukung oleh para penegak hukum. Padahal, tax amnesty merupakan kebijakan yang sangat bermanfaat bagi perekonomian manusia. Lantas apa itu pengertian tax amnesty?

Pengertian tax amnesty secara umum adalah pengurangan pajak terhadap harta yang dimiliki perusahaan yang akan segera diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Nasional. Adapun yang dimaksud dengan pengurangan pajak di sini adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana yang berkaitan dengan perpajakan, ataupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan yang tebusan. Sedangkan pengertian tax amnesty menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut UU No. 11 Tahun 2016

Pengertian tax amnesty menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang dilakukan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sesuai aturan yang ada dalam Undang-Undang ini.

2. Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016

Pengertian tax amnesty menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 adalah penghapusan pajak berupa pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana yang berkaitan dengan bidang perpajakan, dengan cara melaporkan harta dan membayar uang tebusan sesuai aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Latar Belakang Tax Amnesty

Pengertian Tax Amnesty, Latar Belakang, Subjek, Objek, Kebijakan, Tujuan, Manfaat, dan Contoh Kasusnya
Latar Belakang Tax Amnesty

Latar belakang alasan kepada Indonesia perlu memberikan tax amnesty kepada para wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Indonesia memberlakukan tax amnesty karena ada harta milik warga negara (baik warga di dalam negeri ataupun warga di luar negeri) yang belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2. Tax amnesty dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

3. Kasus Panama Pappers.

Karena tiga latar belakang di atas, maka Presiden Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016.

Subjek Tax Amnesty

Pengertian Tax Amnesty, Latar Belakang, Subjek, Objek, Kebijakan, Tujuan, Manfaat, dan Contoh Kasusnya
Subjek Tax Amnesty

Subjek tax amnesty adalah warga negara Indonesia (baik itu yang memiliki NPWP atau tidak) yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak. Dengan kata lain, subjek tax amnesty adalah warga negara yang selama ini membayar pajak tapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Objek Tax Amnesty

Objek tax amnesty adalah harta yang dimiliki subjek tax amnesty, baik itu harta yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Kebijakan Tax Amnesty

Tax amnesty dibagi menjadi tiga periode. Pada periode pertama, jika pelaporan tax amnesty dilakukan antara bulan Oktober hingga Desember 2015, maka tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta adalah 3%. Berbeda jika periode pajak yang dilaporkan berkisar antara bulan Januari hingga Juni 2016, maka tarif yang dibebankan sebesar 5%. Sedangkan untuk periode terakhir (Juli - Desember 2016), akan dikenakan pajak sebesar 8%.

Tujuan Tax Amnesty

Berikut ini adalah tujuan diberlakukannya tax amnesty:

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

2. Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak.

3. Untuk mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian Indonesia.

4. Untuk memanfaatkan suatu dana yang tak terpakai.

5. Langkah awal dari suatu kebijakan rezim baru untuk menerapkan hukuman atau sanksi yang lebih besar.

Manfaat Tax Amnesty

Pengertian Tax Amnesty, Latar Belakang, Subjek, Objek, Kebijakan, Tujuan, Manfaat, dan Contoh Kasusnya
Manfaat Tax Amnesty

Adapun keuntungan yang diperoleh dari wajib pajak yang mengikuti tax amnesty adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk sebuah kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, hingga akhir tahun pajak terakhir yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN.

2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang berupa bunga atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, hingga akhir tahun pajak terakhir yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN.

3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, ataupun penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, hingga akhir tahun pajak terakhir yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN.

Baca Juga: Pengertian Hubungan Internasional, Asas, dan Pentingnya Hubungan Internasional.

Contoh Kasus Tax Amnesty

Pengertian Tax Amnesty, Latar Belakang, Subjek, Objek, Kebijakan, Tujuan, Manfaat, dan Contoh Kasusnya
Contoh Kasus Tax Amnesty

Bapak Rhoma ingin melaporkan hartanya untuk mengikuti amnesti pajak dengan rincian sebagai berikut:

1. Mobil senilai 300 juta rupiah.

2. Rumah senilai 500 juta rupiah.

3. Hutang FIF senilai 200 juta rupiah.

4. Hutang di BRI senilai 500 juta rupiah.

Berapa jumlah uang tebusan yang harus dibayar Pak Rhoma?

Jawaban:

Jumlah harta = mobil + rumah = 800.000.000.

Utang di BRI tidak bisa diakui karena pak Rhoma tak bisa memberikan bukti hubungan antara hutang BRI dengan harta. Karena Pak Rhoma termasuk orang pribadi, maka maksimal utang yang bisa dibebankan adalah 50% dari nilai harta = 50% x 300.000.000 = 150.000.000. Nantinya 150.000.000 ini akan berfungsi sebagai pengurang.

Total tambahan harta dalam sebuah perhitungan tax amnesty = 800.000.000 - 150.000.000 = 650.000.000. Jumlah ini dijadikan sebagai dasar pengenaan tarif tax amnesty.

Dengan demikian, jumlah uang tebusan yang harus dibayar Pak Rhoma jika profesinya adalah UMKM adalah 0,5 % x 650.000.000 = 3.250.000.

Itulah tadi pembahasan lengkap tentang pengertian tax amnesty, latar belakang, subjek, objek, kebijakan, tujuan, manfaat, dan contoh kasus tax amnesty yang perlu kamu ketahui. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuanmu tentang tax amnesty.

Baca Juga