Pengertian Keuangan Negara, Tujuan Pengelolaan, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, dan Sumber Keuangan Negara
Keuangan negara diartikan sebagai hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang dan segala sesuatu, baik itu uang ataupun barang yang bisa dijadikan sebagai hak milik negara. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan lengkap tentang pengertian keuangan negara berikut ini.

Keuangan negara bukanlah istilah yang asing lagi dalam kehidupan kita. Pasalnya, istilah ini biasanya digunakan untuk menjelaskan hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang. Simak pembahasan lengkap tentang pengertian keuangan negara, tujuan pengelolaan keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, landasan hukum keuangan negara, dan sumber keuangan negara berikut ini.

Pengertian Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara, Tujuan Pengelolaan, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, dan Sumber Keuangan Negara
Pengertian Keuangan Negara

Secara umum, keuangan negara diartikan sebagai hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang dan segala sesuatu, baik itu uang ataupun barang yang bisa dijadikan sebagai hak milik negara. Berikut ini adalah pengertian keuangan negara menurut para ahli:

1. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah bentuk kekayaan negara yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman negara, atau bisa berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.

2. Menurut Van Der Kamp

Pengertian keuangan negara menurut Van Der Kamp adalah segala kewajiban dan hak negara yang bisa diukur dengan uang, baik berupa uang atau barang yang bisa dijadikan sebagai milik negara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut.

3. Menurut M. Ichwan

Pengertian keuangan negara menurut M. Ichwan adalah rencana kegiatan kuantitatif (nominal dalam jumlah uang) yang bakal dilaksanakan di masa depan, biasanya dalam periode tahunan.

Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara, Tujuan Pengelolaan, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, dan Sumber Keuangan Negara
Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara

Berikut ini adalah tujuan pengelolaan keuangan negara yang perlu kamu ketahui:

1. Mempengaruhi perkembangan ekonomi.

2. Menjaga stabilitas ekonomi.

3. Merealokasi sumber daya ekonomi.

4. Mendorong retribusi pendapatan.

Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara, Tujuan Pengelolaan, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, dan Sumber Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara

Ruang lingkup keuangan negara akan menentukan substansi yang terkandung dalam keuangan negara. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 1 angka 1, ruang lingkup keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Negara berhak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman.

2. Negara wajib menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan juga membayar tagihan dari pihak ketiga.

3. Penerimaan dan pengeluaran negara.

4. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

5. Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau dikelola oleh pihak lain berupa uang, barang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang bisa dinilai dengan uang, termasuk juga kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai negara dalam rangka melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan umum.

7. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan negara.

Landasan Hukum Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara, Tujuan Pengelolaan, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, dan Sumber Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara

Adapun landasan hukum atau dasar hukum dalam pengolahan keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Landasan Umum, berupa UUD 1945 dan Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2. Landasan Khusus, terdiri dari:

a. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia No. 448 yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969.

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Undang-Undang tentang APBN.

d. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak, bea, dan cukai.

e. Peraturan pemerintah, keputusan atau instruksi Presiden, serta peraturan atau keputusan dari Menteri Keuanggan Negara (termasuk juga Kepres No. 14A Tahun 1980).

Baca Juga: Pengertian Jurnalistik, Sejarah, Produk Utama, Aktivitas, dan Jenisnya.

Sumber Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara, Tujuan Pengelolaan, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, dan Sumber Keuangan Negara
Sumber Keuangan Negara

Berikut ini adalah beberapa sumber penerimaan keuangan negara, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak

Pajak merupakan jenis pungutan yang dilakukan negara, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terhadap wajib pajak tertentu sesuai undang-undang yang berlaku. Pemungutan pajak ini sifatnya bisa dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayarnya.

2. Keuntungan BUMN atau BUMD

Pemerintah pusat berhak memperoleh sebagian keuntungan yang didapatkan perusahaan BUMN. Begitu juga dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian keuntungan yang didapatkan BUMD.

3. Pinjaman

Yang dimaksud dengan pinjaman pemerintah adalah sumber penerimaan negara yang dilakukan jika terjadi defisit anggaran. Pinjaman ini pada kemudian hari akan menjadi beban negara karena pinjaman pemerintah harus dibayar beserta bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam negeri ataupun luar negeri. Sumbernya bisa berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, ataupun dari individu tertent.

4. Pencetakan uang

Pencetakan uang biasanya dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk menutupi defisit anggaran jika tak terdapat cara lain yang bisa ditempuh pemerintah. Besarnya jumlah uang yang dicetak harus ditentukan dengan cermat agar pencetakan uang tak menyebabkan terjadinya inflasi.

5. Denda dan Sita

Negara berhak memungut denda atau menyita harta milik masyarakat apabila masyarakat tersebut (baik itu individu, kelompok, ataupun organisasi) kedapatan melanggar peraturan pemerintah.

6. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah

Sumbangan, hadiah, dan hibah bisa didapatkan pemerintah dari individu, lembaga, atau pemerintah yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah tak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Jenis penerimaan negara yang satu ini tak bisa dipastikan perolehannya karena tergantung kerelaan dari pihak yang memberikan sumbangan, hadiah, atau hibah.

7. Penyelenggaraan Undian Berhadiah

Pemerintah bisa menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk lembaga tertentu sebagai pihak penyelenggaranya. Jumlah uang yang diterima pemerintah berupa selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasional dan besarnya hadiah yang dibagikan.

8. Retribusi

Retribusi merupakan jenis pungutan yang dilakukan daerah berdasarkan peraturan daerah. Pemungutan retribusi bisa dipaksakan di mana negara memberikan imblaan langsung bagi orang yang membayarnya.

9. Cukai

Cukai merupakan jenis pungutan negara berdasarkan undang-undang yang hanya dikenakan pada barang-barang tertentu yang sifatnya perlu dibatasi, serta perlu diawasi produksi dan peredarannya karena bakal berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat. Besarnya cukai yang dibebankan biasanya tergantung pada jumlah barang yang kena cukai, tarif cukai, dan harga dasar dari barang yang kena cukai.

Demikianlah pembahasan lengkap tentang pengertian keuangan negara, tujuan pengelolaan keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, landasan hukum keuangan negara, dan sumber keuangan negara yang perlu kamu ketahui. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuanmu, khususnya mengenai keuangan negara.

Baca Juga