Pengertian BPR, Fungsi, Kegiatan Usaha, Jenis dan Bentuk Hukum, Serta Prinsip Pemberian Kreditnya
Pengertian BPR menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau memiliki prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan lengkap tentang pengertian BPR berikut ini.

BPR telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, BPR dikenal dengan nama Bank Desa atau Bank Pasar. Simak pembahasan lengkap tentang pengertian BPR, fungsi BPR, kegiatan usaha BPR, jenis dan bentuk hukum BPR, serta prinsip pemberian kredit BPR berikut ini.

Pengertian BPR

Pengertian BPR, Fungsi, Kegiatan Usaha, Jenis dan Bentuk Hukum, Serta Prinsip Pemberian Kreditnya
Pengertian BPR

BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan layanan yang terbatas, seperti memberi kredit dengan jumlah terbatas, menerima simpanan dari masyarakat, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah pengertian BPR menurut para ahli:

1. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Pengertian BPR menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau memiliki prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Menurut Afiff dan Rekan

Pengertian BPR menurut Afiff dan Rekan adalah bank yang berfungsi untuk menerima simpanan dalam bentuk uang dan menyalurkannya kembali pada masyarakat pedesaan dalam bentuk kredit jangka pendek.

3. Menurut Wikipedia

Pengertian BPR menurut Wikipedia adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang sejenis, serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit.

Fungsi BPR

Pengertian BPR, Fungsi, Kegiatan Usaha, Jenis dan Bentuk Hukum, Serta Prinsip Pemberian Kreditnya
Fungsi BPR

BPR memiliki fungsi untuk memberikan layanan pendanaan seperti bank kepada kalangan masyarakat yang sulit menjangkau bank umum. BPR juga bisa membantu mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar proses pemerataan pembangunan di daerah pedesaan bisa lebih cepat dilakukan. Dengan adanya BPR, masyarakat pedesaan terbantu untuk membuka usaha sendiri. Selain itu, merekia juga bisa terhindar dari jeratan rentenir karena telah paham akan manfaat dari lembaga keuangan formal seperti BPR.

Kegiatan Usaha BPR

Pengertian BPR, Fungsi, Kegiatan Usaha, Jenis dan Bentuk Hukum, Serta Prinsip Pemberian Kreditnya
Kegiatan Usaha BPR

Menurut Kasmir (2003), walaupun sifat umum BPR masih sama dengan sifat bank pada umumnya, ada beberapa kegiatan seputar pendanaan yang tak boleh dilakukan BPR. Berikut ini adalah kegiatan usaha yang boleh dilakukan BPR, antara lain:

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang sejenis.

2. Memberikan kredit.

3. Menyediakan pendanaan atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

4. Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat deposito, deposito berjangka, dan juga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Sedangkan kegiatan usaha yang tak boleh dilakukan BPR berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam penyediaan lalu lintas pembayaran.

2. Melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin dari Bank Indonesia.

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal.

4. Melakukan kegiatan usaha dalam bidang asuransi.

Jenis dan Bentuk Hukum BPR

Pengertian BPR, Fungsi, Kegiatan Usaha, Jenis dan Bentuk Hukum, Serta Prinsip Pemberian Kreditnya
Jenis dan Bentuk Hukum BPR

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, BPR dikelompokkan menjadi tiga jenis, antara lain sebagai berikut:

1. BPR Badan Kredit Desa, terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa.

2. BPR Bukan Badan Kredit Desa, terdiri dari:

a. BPR eks LDKP.

b. Bank Pasar.

c. BKPD (Bank Karya Produksi Desa).

d. Bank Pegawai.

3. LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan).

Sedangkan bentuk hukum DPR adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan Daerah.

b. Koperasi.

c. Perseroan Terbatas.

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Baca Juga: Pengertian Jurnalistik, Sejarah, Produk Utama, Aktivitas, dan Jenisnya.

Prinsip Pemberian Kredit BPR

Pengertian BPR, Fungsi, Kegiatan Usaha, Jenis dan Bentuk Hukum, Serta Prinsip Pemberian Kreditnya
Prinsip Pemberian Kredit BPR

Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, BPR harus merasa yakin bahwa kredit yang mereka berikan akan kembali. Keyakinan ini diperoleh dengan cara melakukan analisis kredit terlebih dahulu sebelum kredit disalurkan ke nasabah. Analisis kredit ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis:

1. Prinsip 5C

a. Character (karakter), artinya sifat nasabah bisa dilihat dari latar belakang yang dimiliki nasabah, baik itu pekerjaan ataupun karakter pribadinya. Dalam karakter ini, tercakup juga kemampuan nasabah untuk membayar (ability to pay) dan seberapa besar keinginan nasabah untuk membayar (willingness to pay).

b. Capital (permodalan). Hal yang diperhatikan dalam permodalan adalah besarnya jumlah modal dan struktur modal, termasuk kinerja.

c. Capacity (kemampuan). Kemampuan di sini maksudnya adalah kepemimpinan dan kinerjanya dalam suatu perusahaan.

d. Collateral (anggunan), artinya kemampuan nasabah dalam memberikan jaminan yang baik dan memiliki nilai yang baik secara ekonomi ataupun hukum.

e. Condition of economy, artinya bagaimana kondisi ekonomi yang dihadapi nasabah.

2. Prinsip 7P

a. Personality. Pihak bank biasanya akan menilai sikap nasabah secara subjektif sebelum memutuskan apakah akan memberikan kredit kepada orang tersebut atau tidak.

b. Purpose (tujuan), menyangkut tujuan dari penggunaan kredit, dipakai untuk kegiatan produktif, konsumtif atau kegiatan spekulatif.

c. Party (klasifikasi), mengelompokkan nasabah ke dalam golongan tertentu sesuai dengan modal, karakter, dan loyalitasnya.

d. Prospect, untuk memulai masa depan kegiatan usaha yang mendapat dana kredit tersebut.

e. Payment, artinya bagaimana pembayaran atau pelunasan kredit nasabah, apakah lancar atau sering macet saat melakukan pembayaran.

f. Profitability (tingkat keuntungan), caranya dengan menganalisis keuntungan yang akan diperoleh nasabah dalam melakukan kegiatan usaha.

g. Protection (perlindungan). Prinsip yang satu ini bertujuan agar kegiatan usaha dan jaminan nasabah mendapat perlindungan berupa jaminan barang atau asuransi.

Demikianlah pembahasan lengkap tentang pengertian BPR, fungsi BPR, kegiatan usaha BPR, jenis dan bentuk hukum BPR, serta prinsip pemberian kredit BPR yang perlu kamu ketahui. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuanmu, khususnya mengenai BPR.

Baca Juga