Pengertian ASN, Jabatan, Aturan, Kelembagaan, Hak dan Kewajiban
ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah sebuah nama baru dari PNS (Pegawai Negara Sipil) yang disematkan pada pegawai pemerintahan berdasarkan UU Reformasi Birokrasi. Peraturan baru tentang ASN pun telah ditetapkan melalui sebuah PP tahun 2017. Aturan sebagai bentuk revisi dari UU ASN tahun 2014.

Pengertian ASN

Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dulu disebut PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah pegawai pemerintahan (birokrat) yang bertugas untuk menjalankan segala urusan administrasi dan manajemen pemerintahan serta melayani kepentingan masyarakat. ASN digaji oleh pemerintah melalui APBN atau APBD dimana salah satu sumbernya adalah pajak dari masyarakat. Aturan gaji ini pun sudah diatur dalam perundang- undangan. 

Baca juga : Pengertian Birokrasi, Fungsi, Peran, Karakteristik, dan Tipe

Pegawai ASN
Pegawai ASN

Jabatan ASN

1. Jabatan Administrasi

Jabatan ini berkaitan dengan fungsi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam jenis jabatan ini pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian.

- Jabatan Administrator

Mengurusi segala hal yang berkaitan dengan administrasi dan pembangunan serta bertanggungjawab kepada pelaksana kegiatan.

- Jabatan Pengawas

Bertanggungjawab dalam mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan pelaksana kegiatan.

- Jabatan Pelaksana

Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dalam hal melayani kegiatan publik termasuk dalam hal pembangunan.

2. Jabatan Fungsional

Jabatan ini biasanya ditempati oleh mereka yang memiliki keahlian tertentu. Tugasnya melaksanakan tugas berdasarkan fungsinya sebagai pejabat. Terdapat dua pembagian jabatan fungsional yakni berdasarkan keahlian yang meliputi ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Lalu berdasarkan keterampilan meliputi pemula, terampil, mahir, dan penyelia. 

3. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan ini berisi orang- orang yang berada dalam posisi struktural tertinggi dari sebuah organisasi pemerintahan. Berisi pemimpin, staff ahli, analis, serta pejabat eksekutif senior. Jabatan jenis ini bisa dibagi menjadi tiga bagian yakni pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama.

Pegawai ASN dalam seragam korpri
Pegawai ASN dalam seragam korpri

Aturan ASN

Pada jabatan administrator dan fungsional telah diatur dalam putusan presiden yang baru sejak tahun 2017. Isi aturan tersebut adalah :

Poin dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

1. Jabatan PNS/ ASN terdiri atas :

a. Jabatan Administrasi (JA)
b. Jabatan Fungsional (JF) dan 
c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

2. Pasal 46 ayat 2

“Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS.”

3. Nomenklatur jabatan pada pangkat JPT utama dan madya ditetapkan oleh presiden berdasarkan usulan instansi pemerintah terkait dan melaui pertimbanan menteri. Adapun nomenklatur pada jabatan JPT pratama, JA, dan JF ditetapkan pimpinan instansi masing- masing dengan persetujuan menteri. 

4. Jabatan Ahli tertinggi meliputi a. Jabatan administrator;  b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksana.

5. Pasal 54 ayat 2

- Syarat naik jabatan pelaksana
Berstatus PNS, minimal lulusan SMA, lulus diklat terintegrasi, berintegritas dan bermoral baik, memiliki kompetensi manajerial, teknis, dan kultural sesuai standar yang ditetapkan, dana sehat jasmani rohani.
- Syarat naik jabatan ini dikecualikan bagi PNS yang berasal dari daerah terpencil dan perbatasan berupa tingkat pendidikan dan pelatihan. Namun PNS dari daerah harus minimal berstatus PNS selama 5 tahun. 

6. Pasal 56 ayat 1

“Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong.” 

----------------------------   
Adapun perundang- undangan tentang ASN diatur dalam  UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. UU ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014.

Kelembagaan ASN

Kelembagaan tentang Aparatur Sipil Negara (KSAN) telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Poinnya meliputi :

1. Presiden adalah pimpinan tertinggi dalam kelembagaan pemerintahan

2. Pembinaan manajemen ASN didelegasikan kepada 

- Menteri yang berkaitan perihal wewenang dalam kebijakan untuk pendayagunaan ASN
- KASN, wewenang penetapan kebijakan pembinaan profesi dan pengawasan instanti
- LAN, wewenang meneliti dan mengembangkan administrasi pemerintahan, pendidikan dan pelatihan ASN
- BKN, kewenangan pembinaan pegawai manajemen ASN, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi ASN, pembinaan fungsional analis kepegawaian

3. Wewenang menteri yang tertuang sebagaimana pasal sebelumnya antara lain 

- Menetapkan analis perihal keperluan ASN
- Menetapkan klarifikasi jabatan
- Menetapkan tunjangan dan skala gaji
- Melakukan mutasi
- Memberhentikan sementara ASN yang diangkat sebagai pejabat negara
- Mengaktifkan status kepegawaian ASN yang selesai bertugas sebagai pejabat negara
- Menindak pejabat yang melakukan penyimpangan wewenang 
- Berkoordinasi dengan LAN dan BKN

Polisi ASN
Polisi ASN

KASN 

4. KASN adalah lembaga independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya

5. KASN bertugas untuk 

- Meningkatkan kemampun dan kekuatan ASN
- Menjamin ASN tidak berpolitik
- Mendorong pemerintahan yang efesien, efektif, bersih, bebas KKN, jujur dan terbuka
- Menjamin profesionalitas ASN
- Mewujudkan negara yang adil dan demokratis
- Membina pejabat eksekutif senor

6. KASN menetapkan aturan profesi ASN

7. KASN mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada presiden

8. Keanggotan KASN meliputi 

- 1 orang wakil pemerintah
- 2 orang akademisi
- 1 orang tokoh masyarakat
- 1 orang wakil organisasi ASN
- 2 orang wakil daerah

9. Syarat Keanggotaan KASN (Kelembagaan Aparatur Sipil Negara) 

- WNI
- Patuh dan setia pada UUD 1945 dan Pancasila
- Minimal berusia 40 tahun dan maksimal 60 tahun
- Bukan anggota partai
- Sehat rohani dan jasmani
- Memiliki kompetensi tentang manajemen ASN
- Pendidikan minimal strata satu jurusan administrasi
- Tidak pernah dipidanakan

10. Mengenai penetapan, seleksi, dan pemberhentian anggota KASN akan ditetapkan oleh presiden sesuai aturan yang tercantum dalam UU

LAN

11. Tugas LAN meliputi 

- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu
- Mengkaji sumber daya aparatur dan kinerja kelembagaan dalam rangka peningkatan pembangunan dan kualitas SDM
- Mengkaji dan mengembangkan manajemen kebijkan 
- Meneliti dan mengembangkan administrasi pembangunan
- Memfasilitasi dan membina instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi negara 

12. Fungsi LAN 

- Menyusun program nasional
- Merumuskan kebijakan sesuai bidang yang ditentukan 
- Menetapkan sistem informasi sesuai bidang

13. Wewenang LAN

- Melakukan pengkajian
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan ASN
- Menyelenggarakan pendidikan ASN
- Membuat rumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara
- Menyusun pedoman dan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Diklat ASN
Diklat ASN

BKN

14. Tugas BKN (Badan Kepegawaian Negara)

- Membantu presiden dalam mengatur manajemen kepegawaian negara
- Menyimpan informasi atas pengelolaan sistem informasi ASN dari instansi terkait

15. Fungsi BKN

- Menyusun kebijakan tentang pengembahan ASN
- Merencanakan pengembangan ASN 
- Membuat kebijakan tentang pengkajian dan penghargaan ASN
- Penyusun standar teknis dan norma bagi jabatan negeri
- Memberi pilihan calon pejabat fungsional dan struktural tertentu untuk semua instansi pemerintah maupun daerah otonomi
- Mengawasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan terhadap ASN
- Menyiapkan susunan kebijakan UU kepegawaian
- Memberikan bimbingan teknis tentang implementasi peraturan UU kepegawaian kepada instansi pemerintahan

16. Wewenang BKN

- Melaksanakan pembinaan kepada kepegawaian ASN
- Menyusun materi seleksi perekrutan ASN
- Menjadi pusat penilaian kinerja pegawai ASN
- Melakukan pembinaan dan pendidikan fungsional terhadap pegawai analis 
- Mengembangkan dan memelihara sistem infomasi kepegawaian

Kantor BKN Pusat
Kantor BKN Pusat

Hak dan Kewajiban ASN

Hak dan kewajiban ASN telah diatur dalam UU No. 8 ASN dan PP 53

HAK

1. Setiap pegawai ASN berhak memperoleh gaji sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. Berhak mengajukan cuti
3. Berhak mendapatkan perawatan jika ditimpa musibah sakit atau kecelakaan
4. Berhak memperoleh tunjangan jika mengalami cacat karena sedang menjalankan tugas sebagai ASN
5. Keluarga berhak atas uang duka jika pegawai yang bersangkutan meninggal dunia
6. Berhak untuk pensiun

KEWAJIBAN

1. Setiap pegawai wajib mematuhi peraturan perundang- undang, setia dan taat terhadap pancasila dan NKRI
2. Wajin menjaga keutuhan dan persatuan antar warga negara
3. Melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan
4. Melaksanakan tugas dinas dengan penuh pengabdian
5. Menjaga integritas, sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan baik saat bertugas maupun di luar dinas.
6. Menjaga rahasia perihal jabatannya kecuali dalam kondisi tertentu sesuai dengan yang diatur dalam UU
7. Bersedia di tempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI

IPDN sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan calon PNS unggul
IPDN sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan calon PNS unggul

Sebagai pegawai pemerintahan, hendaklah setiap PNS/ ASN bisa menjaga sikap dimana pun berada. Sebab status yang menyandang petugas negara akan selalu diidentikkan dengan tauladan untuk kepentingan umum. ASN juga harus bekerja jujur dan menjauhi korupsi, sebab gaji mereka adalah berasal dari uang rakyat yang disetor lewat pajak.

Baca Juga