Pemilihan Umum: Pengertian, Sejarah, Sistem, Bentuk, dan Partisipasi Masyarakat
Agar tak salah memilih pemimpin, materi pemilihan umum sangat penting untuk dipelajari. Bukan hanya bagi para pelajar, semua masyarakat Indonesia perlu mengetahui segala konsep tentang pemilihan umum. Untuk itu, sila pahami penjelasannya di sini!

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihanan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Maka dari itu, pelajaran mengenai pemilihan umum setidaknya perlu dipahami segenap warga Indonesia agar tidak salah memilih pemimpin.

Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum: Pengertian, Sejarah, Sistem, Bentuk-bentuk, dan Partisipasi Masyarakat
Pengertian Pemilu

Berikut pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) menurut pendapat beberapa ahli:

  • Ramlan Surbakti: “Pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau pencerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.”
  • Morissan: “Pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan.”

Sejarah Pemilihan Umum

Pemilihan Umum: Pengertian, Sejarah, Sistem, Bentuk-bentuk, dan Partisipasi Masyarakat
Sejarah Pemilihan Umum

Istilah “kedaulatan rakyat” sudah ada pada masa Yunani Kuno sekitar abad ke-IV sebelum masehi, dimana saat itu rakyat ikut melakukan hak-hak politiknya dalam menjalankan pemerintahan—yang kemudian dinamakan demokrasi. Rakyat Yunani Kuno memilih sendiri secara langsung siapa yang menjadi pemimpinnya, dan juga apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya.

Kemudian sistem demokrasi tersebut dilanjutkan pada masa Romawi Kuno, yang pada awalnya berbentuk negara Monarki (kemudian menjadi negara demokrasi) dengan berbagai suku bangsa. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh suatu badan perwakilan yang anggota-anggotanya hanya terdiri dari kaum Patricia (ningrat). Didalam sistem pemerintahan ini telah ada bibit-bibit demokrasi.

Kemudian pada abad ke XVII dan ke VIII, dengan munculnya kembali teori tentang hukum alam yang menggali kembali ajaran yunani kuno dan romawi kuno, muncul pula ahli-ahli hukum dan ketatanegaraan. Pada sekitar abad ini muncul pemikir-pemikir besar yang menentang kedaulatan Raja, salah satunya John Locke (1632-1704), yang menyatakan tentang adanya hak-hak alamiah manusia—yaitu hak atas hidup, hak merdeka, dan hak atas milik. Untuk menjamin terlindunginya hak-hak alamiah tersebut, lalu manusia mengadakan perjanjian untuk membentuk masyarakat dan selanjutnya negara. Masyarakat kemudian menunjuk seorang penguasa yang diberikan wewenang untuk menjaga dan menjamin terlaksananya hak-hak alamiah tersebut. Dan dalam menjalankan kekuasaannya, penguasa dibatasi oleh hak-hak alamiah tersebut.

Kemudian pada abad ke XIX mulai terbentuk partai-partai politik yang dianggap perlu agar badan-badan perwakilan dapat bekerja dan mencerminkan kemauan rakyat yang sesungguhnya, atau representif dari rakyat. Dengan keadaan tersebut berkembanglah demokrasi modern, hingga saat ini.

Saat ini, di dalam konstitusi banyak negara tertulis bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti bahwa negara tersebut menganut asas kedaulatan rakyat. Menganut asas kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan pemerintah bersumber pada kehendak rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan menjalankan pemilihan umum. Rakyat dapat memberikan suara politik dengan ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil yang akan memimpin negara dan juga menyuarakan kepentingannya.

Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

  • Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; Sistem Distrik).
  • Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; Sistem Proporsional)

Di samping itu ada beberapa varian seperti Suara Blok (Block Vote/BV), Suara Alternatif (Alternative Vote/AV), Dua Putaran (Two-Round System/TRS), Sistem Paralel (Parallel system), Suara Terbatas (Limited Vote/LV), Suara Non Dipindahtangankan Tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV), Anggota Proporsional Campuran (Mixed Member Proportional/MMP), Suara Dipindahtangankan Tunggal (Single Transferable Vote/STV). Dimana tiga pertama lebih dekat ke sistem distrik, sedangkan yang lain lebih dekat ke sistem proporsional atau semi proporsional.

Pemilihan Umum: Pengertian, Sejarah, Sistem, Bentuk-bentuk, dan Partisipasi Masyarakat
Perbedaan dan kelemahan-kelebihan kedua sistem

Baca Juga: Pengertian Demokrasi - Ciri, Prinsip, Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya

Bentuk-bentuk Pemilihan Umum

Pemilihan Umum: Pengertian, Sejarah, Sistem, Bentuk-bentuk, dan Partisipasi Masyarakat
Bentuk-bentuk Pemilihan Umum

Terdapat dua bentuk pelaksanaan pemilu, yaitu:

  • Pemilu langsung, yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh pemilih memilih secara langsung tanpa melalui lembaga perwakilan. Pemilih akan medatangi tempat pemungutan suara atau TPS di daerah mereka untuk memberikan suara.
  • Pemilu tidak langsung, yaitu pemilu yang dilakukan oleh para anggota perwakilan di lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilakukan oleh rakyat secara langsung namun melalui lembaga perwakilan yaitu parlemen. Dalam memberikan suaranya, pemilih dapat secara langsung memilih melalui voting atau musyawarah mufakat tergantung kesepakatan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

Pemilihan Umum: Pengertian, Sejarah, Sistem, Bentuk-bentuk, dan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

Partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu merupakan salah satu parameter untuk pemilu yang adil dan berintegritas. Ramlan Surbakti kemudian berpendapat setidaknya ada sembilan bentuk partisipasi warga negara dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu, yaitu:

  • Keterlibatan anggota parpol dalam proses seleksi calon anggota DPR dan DPRD, serta dalam memberikan masukan untuk perumusan visi, misi, dan program parpol dalam pemilu.
  • Keterlibatan para aktivis LSM dalam menyelenggarakan program pendidikan pemilih (voter’s education).
  • Mendukung secara aktif parpol peserta pemilu atau calon tertentu, baik dengan menjadi peserta kampanye pemilu maupun ikut menyumbang dana kampanye dalam bentuk uang dan/atau barang dan jasa.
  • Mengajak orang lain mendukung parpol/calon tertentu dan/atau untuk tidak mendukung parpol/calon lain dalam pemilu.
  • Keterlibatan dalam lembaga pemantau pemilu yang mendapat akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan terhadap satu atau lebih tahapan pemilu di sejumlah daerah pemilihan.
  • Keterlibatan pemilih dalam melakukan pengawasan atas proses penyelenggaraan tahapan pemilu; mengawasi apakah pemilu diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Ikut memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara (voting turnout).
  • Keterlibatan aktif lembaga survei untuk melakukan exit poll (mengajukan pertanyaan kepada pemilih secara acak segera setelah memberikan suara di TPS) atau penghitungan cepat (quick count) atas hasil pemungutan suara di TPS yang jadi sampel.
  • Keterlibatan pekerja media cetak dan elektronika secara aktif dalam proses peliputan kegiatan pemilu dan/atau penulisan dan penyiaran berita tentang kegiatan pemilu.

Baca Juga